SEJARAH
PENDIDIKAN JEPANG
Makalah Ini disusun
Untuk Memenuhi Tugas Pengembangan
dan Inovasi Kurikulum
Dosen Pembimbing : Dr. Dirgantara Wicaksono, M.Pd
Disusun Oleh :
Novi Rosila Wati
Hefi zhojanah
Prodi : PGSD
IV
FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA
KAMPUS D BEKASI
2016-2017
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga makalah ini
dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa juga kami sampaikan sholat serta
salam kepada Nabi kita Muhammad Sallaahu ‘alai wa sallam, serta tidak lupa juga
kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari semua pihak yang telah
berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikiran.
Dan
harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi
para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi
makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena
keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, kami yakin masih banyak
kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran
dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Bekasi, 30
Maret 2017
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang .............................................................................................. 1
1.2 Tujuan
Penulisan ........................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Kurikulum
dan Kebijakan Pada Sistem Pendidikan Jepang ......................... 2
2.2
Kurikulum Pendidikan di Jepang
.................................................................. 3
2.3
Reformasi Pendidikan di Jepang .................................................................. 6
2.4
Struktur dan Jenis Pendidikan di Jepang ...................................................... 8
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
....................................................................................................... 21
DAFTAR
PUSTAKA ........................................................................................ 22
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jepang merupakan negara yang maju diberbagai
bidang kehidupan seperti : politik, ekonomi, budaya, teknologi, dll. Kemajuan
yang dimiliki Jepang tentu saja memengaruhi sarana dan prasarana serta kualitas
pendidikan yang ada di negara tersebut. Sejarah membuktikan bahwa, pendidikan
di negara maju seperti Amerika Serikat, Yunani, Jerman, serta negera maju
lainnya membangun kemajuan bangsa dengan memprioritaskan pendidikan yang ada di
negaranya dimana negara berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghargai
terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan.
Bagi negara Jepang, pendidikan merupakan alat
yang berperan sangat penting guna meningkatkan Sumber Daya Manusia. Dimana
kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan karena mampu menentukan kualitas
Sumber Daya Manusia pada suatu negara itu sendiri.
Pendidikan diharapkan mampu mengembangkan
kemampuan dan watak setiap individu di tengah peradaban bangsa. Jepang dianggap
unggul dalam mamajukan pendidikan yang ada di negaranya, dimana Jepang terpilih
sebagai negara dengan kualitas dan sistem pendidikan terbaik se Asia dan
tercatat sejak tahun 1970 negara Matahari Terbit ini mampu mengemban setiap
tujuan pendidikan yang telah dicangankan hanya dalam kurun waktu 25 tahun.
1.2 Tujuan Penulisan
1. Sebagai bahan perbandingan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
dan Sumber Daya Manusia di negara kita.
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pendidikan formal, tujuan
pendidikan, serta kurikulum yang diterapkan di negara Jepang.
3. Untuk memberikan masukan positif kepada dosen,mahasiswa, tenaga
pendidikan.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Kurikulum
dan Kebijakan Pada Sistem Pendidikan Jepang
Pembuatan
kurikulum pendidikan Jepang diawasi oleh The Board of Education yang
terdapat pada tingkat perfectur dan munipal. Karena kedua lembaga
ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan kurikulum Jepang masih
sangat kental sifat sentralistiknya. Namun rekomendasi yang dikeluarkan
oleh Central Council for Education (chuuou shingi kyouiku kai) pada tahun 1997
memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa
mendatang.
Beberapa
hal berikut harus diperhatikan ketika sekolah menyusun kurikulumnya:
1.
Mengacu
kepada standar kurikulum nasional
2. Mengutamakan keharmonisan pertumbuhan
jasmani dan rohani siswa
3. Menyesuaikan
dengan lingkungan sekitar
4. Memperhatikan
step perkembangan siswa
5. Memperhatikan karakteristik course
pendidikan/jurusan pada Level SMA
Secara
garis besar penyusunan kurikulum sekolah adalah sebagai berikut :
1.
Menetapkan
tujuan sekolah
2. Mempelajari standar kurikulum, dan
korelasinya dengan tujuan sekolah
3. menyusun
course wajib dan pilihan untuk SMP dan SMA
4. Mengalokasikan
hari efektif sekolah dan jam belajar.
Sementara
aturan pendidikan yang ada di negara Jepang terbagi atas dua periode yaitu
periode sebelum Perang Dunia II dan periode setelah Perang Dunia II dimana
kedua periode tersebut memiliki butir-butir perbedaan mengenai kebijakan yang
diterapkan dalam pendidikan Jepang.
Sebelum
Perang Dunia ke II diberlakukan kebijakan pendidikan yang terangkum dalam
salinan Naskah Kekaisaran mengenai pendidikan atau yang disebut dengan Imperial
Rescript on Education. Dimana pada zaman dahulu para kaisar telah dididik
berbasis nilai yang luas dan kekal, serta menanam nilai-nilai positif secara
mendalam dan kokoh dalam pribadi setiap kaisar. Materi yang diajarkan pada
zaman dahulu lebih cendrung mengarah pada kesetiaan dan kepatuhan dari generasi
kegenerasi dengan tetap menerapkan estetika.
Nilai-nilai
positif dari para kaisar di Jepang inilah yang diterapkan pada pendidikan yang
ada di negara tersebut. Dimana setiap individu harus mampu menjalin hubungan
yang harmonis, mencurahkan kasih sayang terhadap orang-orang di sekelilingnya,
kesetiaan, dan kepatuhan kepada orang tua, suami, istri, sahabat, menjadi diri
sendiri yang moderat dan sederhana, serta menuntut ilmu sedalam mungkin dan
diimbangi dengan jiwa seni.
Setelah
berakhirnya Perang Dunia ke II yaitu pada tanggal 3 November 1946, kebijakan
pendidikan Jepang mulai dirubah berbasis Hak Asasi Manusia, kebebasan hati
nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berfikir,
kebebasan akademik dimana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan
pendidikan sesuai dengan kemampuannya.
Maret
1947, Peraturan Pendidikan Nasional Jepang (School
Education Law) menentapkan susunan pendidikan dasar pendidikan yang
keseluruhannya terdiri atas 6-3-3-4. Yang artinya tahap-tahap pendidikan Jepang
terdiri atas empat tahapan yang memiliki tujuan, visi, misi, yang khusus pada
setiap jenjang tahapannya.
2.2 Kurikulum
Pendidikan di Jepang
1.
Seperti di Indonesia, kurikulum pendidikan Jepang disusun oleh sebuah
komite khusus dibawah kontrol Kementerian Pendidikan (MEXT). Komisi Kurikulum
terdiri dari wakil dari Teacher Union, praktisi (pakar pendidikan), wakil dari
kalangan industri, dan wakil MEXT. Komisi ini bertugas mempelajari tujuan
pendidikan Jepang yang terdapat dalam Fundamental Education Law (Kyouiku
kihonhou), lalu menyesuaikannya dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam
maupun luar negeri.
2.
Dalam menyusun draf kurikulum seringkali terjadi perdebatan panjang
antara wakil-wakil persatuan guru dan wakil kementrian karena kepentingan
politik.
3.
Kurikulum di level sekolah disusun dengan kontrol penuh dari The Board
of Education di Tingkat Prefectur dan municipal (distrik).
4.
Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka
pengembangan kurikulum Jepang masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education (chuuou shingi
kyouiku kai) pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam
pengembangan kurikulum di masamendatang.
5.
Pembaharuan kurikulum di Jepang mengikuti pola 10 tahunan. Hal-hal baru
dimasukkan dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi. Pertimbangan
dilakukan perubahan kurikulum adalah adanya perubahan sosial dan ekonomi
masyarakat Jepang khususnya dan dunia pada umumnya.
Berikut ini adalah perubahan
kurikulum yang pernah dilakukan Jepang.
1.
Pada tahun 1955, kurikulum pendidikan setelah PDII disusun, kurikulum
ini merupakan kurikulum yang paling padat dan memuat pengetahuan yang paling
banyak dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum berikutnya.
2.
Pada tahun 1967, kurikulum pendidikan Jepang menerima metode
Investigative Learning, yang memuat materi pengajaran sedikit, hanya
bagian-bagian yang sesuai dan memungkinkan dilakukannya kegiatan investigative
yang termuat di dalam kurikulum ini.
3.
Tahun 1977 kurikulum diubah lagi. Kali ini menganut system pendidikan
yang tidak membebani siswa. Dengan pengaruh ini semua siswa dites, berdasarkan
hasil tes ini bagian dari kurikulum yang dianggap sulit dibuang, dengan
demikian isi kurikulum berkurang lagi.
4.
Tahun 1988 terjadi perubahan pandangan pada kalangan pendidikan di
Jepang. Pada saat ini kegiatan hands-on dianggap penting. Maka dalam kurikulum
hanya topik-topik yang bisa dihands-on kan saja yang dimuat, bagian yang tidak
memungkinkan kegiatan hands-on tidak dimuat di dalam kurikulum.
5.
Kurikulum yang dipakai sekarang ini merupakan kurikulum yang disusun
pada tahun 1998. Dibandingkan dengan kurikulum lainnya, kurikulum ini merupakan
yang paling sedikit dan paling ringan muatannya. Kurikulum ini mendapat kritikan
dari kalangan pengusaha seperti Toyota dan Sharp. Mereka menganggap kurikulum
yang ada tidak memberikan kesempatan belajar yang cukup bagi anak-anak
berbakat. Anak-anak yang cemerlang dianggap tidak mendapat tantangan yang cukup
dari kurikulum yang sekarang ini.
6.
Penerapan kurikulum 1998 membuat pemerintah harus berusaha keras untuk
mengubah pola pikir guru-guru Jepang. Guru-guru di Jepang sejak jaman perang
percaya bahwa pendidikan bersifat massal dan sama. Pendidikan yang menjurus
kepada kekhasan tertentu atau menerapkan pola atau metode yang lain daripada
yang lain dianggap salah. Guru-guru Jepang senantiasa percaya bahwa semua siswa
harus memiliki prestasi yang sama, kedisiplinan yang sama dengan sistem
pendidikan yang sama pula. Adanya kurikulum 1998 memberikan pengertian bahwa
setiap anak punya potensi yang berbeda dengan lainnya dan inilah yang harus
dibina. Kurikulum yang baru bersifat fleksibel dan memungkinkan sekolah untuk
meramu kurikulum sendiri berdasarkan kondisi daerah, sekolah dan siswa yang
mendaftar.
7.
Sebagai pengganti kurikulum 1998, pada tahun 2001 Kementrian Pendidikan
Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan di Jepang yang disebut sebagai
`Rainbow Plan.
8. Hingga tahun 2007 ketujuh poin telah
dilaksanakan secara simultan, walaupun di beberapa bagian masih ada yang
diperdebatkan. Protes berasal dari kalangan guru, masyarakat dan pemerhati
pendidikan. Salah satu bagian yang masih menjadi perdebatan adalah pendidikan
moral berkaitan dengan nasionalisme, perlu tidaknya menceritakan sejarah perang
kepada anak didik, perlu tidaknya menyanyikan lagu Kimigayo atau mengibarkan
bendera hinomaru. Keunggulan Rainbow Plan ada pada point ke-4. Dengan point ini
sekolah berupaya membuka diri kepada masyarakat dan orang tua. Program yang
dapat dijalankan misalnya dengan program jugyou sanka (orang tua yang
menghadiri kelas anak-anaknya), sougou teki jikan (integrated course) yang
melibatkan masyarakat setempat, dan forum sekolah. Poin ke-5 sampai saat ini
masih dibicarakan. Hal yang menjadi perdebatan adalah adanya `kyouin hyouka`
yaitu sistem evaluasi guru yang dibebankan kepada The Board of Education dan
sertifikasi mengajar melalui training atau pendidikan guru.
2.3
Reformasi Pendidikan di Jepang
Menurut Hara Kiyoharu (2007:3), reformasi pendidikan di Jepang telah
berlangsung tiga kali yaitu, reformasi pada masa restorasi Meiji, reformasi
sesudah PD II, dan reformasi menuju abad 2.
Reformasi pertama pada masa Meiji (1872-1890) membawa pendidikan di
Jepang memasuki masa modern dengan diterapkannya sistem persekolahan yang
terstruktur dan kesempatan luas bagi warganegara untuk mengakses pendidikan.
Tetapi pendidikan pada masa ini masih terkotak-kotak antara pendidikan elitis
dan pendidikan orang kebanyakan. Selanjutnya pada era Taishō (1912-1926) diperkenalkan pula pendidikan
liberal yang dipengaruhi oleh paham liberalism yang berkembang di Amerika.
Tahun 2001 Kementrian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi
pendidikan di Jepang yang disebut sebagai “Rainbow Plan”.
Sistem Pendidikan di Jepang dipegang tiga
lembaga pengelolaan yaitu :
- Pemerintah
Pusat
- Pemerintah
Daerah
- Swasta.
Dengan
sistem admistrasi pendidikan dibangun atas empat tingkatan:
- Sistem
administrasi pusat
- Sistem
administrasi prefectural (Provinsi dan Kabupaten)
- Sistem
administrasi municipal (Kabupaten dan Kecamatan)
- Sistem
administrasi sekolah.
Masing-masing
sistem administrasi tersebut memiliki tingkatan dan perananya dan kewenangannya
masing-masing untuk saling mengisi dan berkerjasama dalam mengatur setiap
sistem administrasi pada pendidikan Jepang. Di samping itu terjalin kohesi yang
baik antara pemerintah, kepala sekolah, guru, murid dan orang tua sehingga
dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan berlangsung dengan baik.
Selain
itu bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan pada negara Jepang memiliki
kemiripan pada sistem pendidikan di negara kita dimana jenjang pendidikannya
melalui 4 tahap secara umum yaitu 6-3-3-4 artinya siswa harus melewati 6 tahun
untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun Sekolah Menengah Pertama, 3 tahun Sekolah
Menengah Atas, 4 tahun Perguruan Tinggi. Hal tersebut dikarenakan karena negara
kita merupakan negara bekas jajahan Jepang sehingga sebagian sistem pendidikan
negara Jepang masih diterapkan di negara kita dengan sedikit perubahan dimana
negara kita lebih memfokuskan pada pelajaran logika dan penilaian hasil akhir
semester sebagai penentu kelulusan siswa sedangkan di negara Jepang lebih
difokuskan pada pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap
kehidupan sehari-hari dan penilaian ditentukan oleh guru/dosen kelas dengan
melihat kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan.
Perlu
kita ketahui bahwa sistem pendidikan Jepang dibangun atas dasar
prinsip-prinsip:
1.
Legalisme: Pendidikan di Jepang tetap
mengendepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh
pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar
golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
2.
Adminstrasi yang Demokratis: Negara memberikan kesempatan kepada
siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh
masyarakatnya. Biaya pendidikan Jepang di usahakan untuk bisa dijangkau sesuai
keuangan masyarakatnya, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun
kurang mampu.
3. Netralitas: Pendidikan Jepang diberikan
kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan
mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan
latar belakang materil, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial,
posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan.
4. Penyesuaian dan penetapan
kondisi pendidikan: Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan
masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan yang
ditempuh.
5. Desentralisasi: Penyebaran
kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada
seluruh sekolah yang ada dinegara tersebut sehingga perkembangan dan kemajuan
sistem pendidikan sehingga dapat diikuti dengan baik.
Tujuan-tujuan
yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu :
a.
Mengembangkan
kepribadian setiap individu secara utuh.
b.
Berusaha
keras mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik pikiran maupun
jasmani.
c.
Mengajarkan
kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran.
d.
Setiap siswa dididik
untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya.
e.
Setiap
siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja.
f.
Pengembangan
sikap bertanggungjawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang
diberikan kepada siswa sesuai dnegan tingkat pendidikannya masing-masing.
g. Meningkatkan semangat independen setiap
siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia.
2.4 Struktur
dan Jenis Pendidikan di Jepang
Secara umum tidak ada perbedaan antara struktur pendidikan di Jepang
dengan di Indonesia yang terdiri atas Taman kanak-kanak, Pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal.Pendidikan Jepang
terdiri atas sistem 6-3-3-4 dimana siswa wajib mengemban :
1.
6 tahun Sekolah
Dasar (Shōgakkō)
2.
3
tahun Sekolah Menengah Pertama (Chūgakkō)
3.
3
tahun Sekolah Menengah Atas (Koutougakkou)
4.
4 tahun atau lebih
untuk jenjang Perguruan Tinggi (Daigaku).
Pembagian tingkat pendidikan Jepang
memiliki persamaan dengan negara Indonesia dimana siswa harus melewati jenjang
9 tahun wajib bersekolah dan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu
Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Jepang juga menyediakan pendidikan
lembaga Taman Kanak-kanak yang lebih ditekankan pada pendidikan terhadap
pelatihan dan kebiasaan sehari-hari anak usia dini.
1. Taman Kanak-Kanak (Youchien)
Tujuan TK tercantum dalam artikel no
77 UU Pendidikan Jepang. TK atau youchien bertujuan untuk mengasuh anak-anak
usia dini, memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak. Untuk
mencapai tujuan tersebut dijelaskan tata caranya:
a. Merancang pendidikan yang
mengembangkan fungsi tubuh dan jiwa secara harmoni melalui pembiasaan pola
hidup yang sehat, aman dan menyenangkan.
b. Menumbuhkan semangat kemandirian,
kehidupan berkelompok yang penuh kegembiraan dan kerjasama.
c. Mengenalkan kehidupan sosial dan
membina kemampuan bersosialisasi.
d. Mengarahkan penggunaan bahasa dengan
benar serta menumbuhkan minat berkomunikasi dengan sesamanya.
e. Mengarahkan minat untuk berkreasi
melalui pembelajaran musik, permainan, menggambar dan lain-lain.
Sekitar 63% anak-anak dijepang
memulai pendidikan dengan Taman Kanak-kanak. Usia masuk taman kanak-kanan
adalah 3-5 tahun. Pendidikan Taman kanak-kanak berada di bawah naungan
kementrian pendidikan Jepang (MEXT). Kurikulum TK ditetapkan oleh masing-masing
sekolah dengan cara musyawarah antar sekolah dan mempertimbangkan petunjuk
pemerintah. Setiap taman kanak-kanak harus mengembangkan kurikulum yang cocok
untuk tahap perkembangan anak-anak dan masyarakat setempat. Setiap kurikulum
yang disusun harus mengikuti persyaratan hukum yang berlaku.
Berikut ini beberapa pedoman dalam
menyusun kurikulum TK di jepang:
a.
Tujuan dan isi kurikulum harus mencerminkan tujuan pendidikan Taman
kanak-kanak. Tujuan pendidikan taman kanak-kanak adalah mengajarkan kebiasaan
dan sikap dasar sehat, membantu anak-anak belajar untuk mencintai dan
mempercayai orang, mengembangkan kemandirian, kerjasama, dan sikap moral yang
baik, mengembangkan sikap ketertarikan terhadap alam dan lingkungan mereka,
mengembangkan keterampilan mendengar dan berbicara, dan pemahaman bahasa, serta
memupuk kepekaan dan kreativitas melalui berbagai pengalaman.
b.
Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan masa lalu anak dan masa depan yang akan dibangun.
c.
Kurikulum harus dirancang dengan pandangan jangka panjang dari anak-anak
masuk sampai menyelesaikan pendidikan TK. Hal ini bertujuan memberikan kenangan
yang indah kepada anak selama mengikuti pendidikan di Taman Kanak-kanak. Jumlah
minimum belajar dalam satu tahun adalah sembilan puluh minggu kecuali dalam keadaan
khusus.
d. Jumlah standar belajar di TK adalah
empat jam perhari.
Pendidikan Taman kanak-kanak di jepang dilaksanakan oleh pemerintah (TK
Negeri) maupun oleh TK swasta. Persamaan dan perbedaan pola pendidilan TK
negeri dan swata adalah: Syarat masuk TK Tinggal di lingkungan TK, berusia 3-5
tahun Berusia 3-5 tahun. Waktu belajar Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang.
Libur pada hari sabtu dan minggu. Tergantung dari TK yang bersangkutan.
Pendaftaran Dari bulan oktober sampai pertengahan November Dari bulan oktober
sampai pertengahan November. Biaya Biaya masuk dan perawatan pendidikan Biaya
ujian, biaya masuk, perawatan pendidikan dan sumbangan pendidikan
2.
Sekolah
Dasar (Shōgakkō)
Pendidikan 9 tahun dari SD hingga SMP
merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa yang ada di
Jepang dimana pendidikan tersebut menjadi dasar-dasar pembentukan kepribadian,
watak, dan prilaku. Sehingga pemerintah Jepang sengaja membebaskan biaya
pendidikan untuk tingakat SD hingga SMP. Pendidikan wajib di Jepang diikuti
oleh siswa yang berusia 6-15 tahun. Setiap tanggal 1 April Sekolah Dasar di
Jepang mulai membuka tahun ajaran baru dan membuka pendaftaran bagi para
calon-calon siswa tingkat Sekolah Dasar.
Pada Sekolah Dasar, murid-murid akan
diajarkan bahasa Jepang, pengenalan lingkungan hidup, musik, menggambar,
olahraga, kerajinan tangan, pelajaran-pelajaran topik, ilmu-ilmu sains,
aritmatik, homemaking, dan sosial. Pada pelajaran mengenai ilmu sosial
murid-murid Sekolah Dasar ini diberikan pendidikan moral, berpartisipasi dalam
aktivitas sosial, dll. Pada Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang guru kelas yang
menguasai seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada para siswanya.
Jepang menerapkan wajib belajar sembilan tahun. Rentang usia pendidikan
dasar 6 sampai 15 tahun. Seperti halnya di Indonesia wajib belajar di Jepang
terdiri dari SD dan SMP. Lain dengan Indoneia wajib belajar sembilan tahun
benar-benar ditekankan oleh pemerintah kepada semua penduduk yang tinggal di
Jepang baik warga negara Jepang maupun warga negara asing. Setiap orang tua
yang mempunyai anak berusia 6-15 tahun harus menyekolahkan anaknya. Apabila
terdapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya maka sanksi hukum dapat
dikenakan kepada orang tua tersebut. Sekolah Dasar di Jepang 97% adalah sekolah
negeri. Biaya pendidikan sebagian besar ditanggung pemerintah seperti biaya
masuk, biaya pengajaran dan buku sekolah dengan fasilitas sekolah yang lengkap.
Orang tua hanya menyediakan fasilitas lainnya seperti perlengkapan sekolah,
makan siang dan biaya piknik.
Usia awal masuk sekolah dasar adalah 6 tahun, dengan lama pendidikan di
sekolah dasar 6 tahun. Kelas di Jepang akan ditentukan berdasarkan usia anak
per bulan April. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.15 sampai dengan
15.00 dan tidak boleh diantar maupun dijemput oleh orang tua. Tidak seperti di
Indonesia, anak-anak tidak memakai seragam ke sekolah. Pakaian anak-anak Jepang
ke Sekolah Dasar adalah bebas.
Tujuan pendidikan dasar di Jepang
adalah menyempurnakan karakter, karena itu pendidikan Jepang menekankan
pada etika, seni, olahraga, dan pengetahuan umum. Pelajaran umum yang diberikan
juga tidak mengacu kepada kurikulum, namun disesuaikan dengan kondisilingkungan
dan anak. Pengetahuan umum di sekolah Jepang antara lain pelajaran menanam
padi, koperasi atau pelajaran koordinasi, dan seni. Pendidikan di sekolah dasar
(SD) lebih menitikberatkan pada pengembangan mental. Karena itu, pelajaran yang
diberikan adalah ketrampilan, sosial (bersosialisasi dengan teman), rumah
tangga, bahasa nasional, pelajaran berhitung, pengetahuan alam (mengenal alam
dan lingkungan), seni, olahraga, dan lompat tali.
Guru Sekolah Dasar di Jepang memiliki tingkat pendidikan sarjana dan
memiliki sertifikat mengajar kelas satu. Setelah mendapatkan sertifikat
mengajar, hambatan bagi seorang guru di sekolah umum adalah lulus ujian yang
ditetapkan oleh prefektur agar menjadi seorang guru. Setelah lulus dari ujian
ini maka guru dapat bekerja di semua sekolah di prefektur. Namun, lisensi ini
hanya berlaku untuk satu tahun dan selanjutnya harus mengikuti ujian lagi.
3.
Sekolah
Menengah Pertama (Chūgakkō)
Murid SMP diajarkan pendidikan bahasa
Jepang, bahasa Inggris, bahasa asing, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains,
musik, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, industri, kesejahtraan keluarga,
homemaking. Semua pelajaran tersebut diberikan pada hari-hari berbeda dalam
seminggu tanpa ada pengulangan mata pelajaran yang sama dalam seminggu. Pada
pelajaran mengenai ilmu sosial murid-murid SMP juga diberikan pendidikan moral,
berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dll. Setiap mata pelajaran di kelas
dipimpin oleh guru-guru yang berbeda sesuai dengan mata pelajaran
masing-masing. Untuk pendidikan wajib (SD dan SMP) tidak dikenakan biaya apapun
terkecuali untuk biaya makan siang, kunjungan lapangan, tamasya, dan alat tulis
menjadi tanggungan orang tua murid masing-masing.
Pada pendidikan wajib Jepang memiliki
prosedur yang sama dengan negara Indonesia dimana siswa harus melewati jenjang
secara bertahap, murid tidak diperbolehkan mengambil jenjang keatas sebelum
tuntas pelajaran, murid bisa tinggal kelas apabila tidak memenuhi nilai-nilai
yang layak atau dianggap belum mampu menguasai ilmu-ilmu yang diberikan guru
kelas.
Pendidikan menengah di Jepang terdiri dari dua level yaitu SMP dan SMA.
SMP merupakan wajib belajar. Seperti halnya di SD, SMP-SMP jepang 97% merupakan
sekolah negeri dan hanya 3% saja yang dikelola oleh swasta. Sekolah-sekolah
yang dikelola oleh swasta biasanya memiliki ciri khas seperti keagamaan. Guru
di sekolah Menengah Pertama mempunyai pendidikan sarjana dengan sertifikat
kelas dua. Seperti halnya di sekolah dasar sertifikat hanya berlaku selama satu
tahun selebihnya harus mengikuti ujian kembali.
Sejalan dengan pendidikan di Sekolah Dasar pendidikan di SMP bertujuan
menitik
beratkan pada
pendidikan mental dengan tingkatan yang lebih tinggi. Pada level ini siswa
diberikan pembelajaran vokasional dan bahasa. Mata pelajaran terdiri atas mata
pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan bersifat
”efektif” dan yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Beberapa mata
pelajaran yang diberikan di Sekolah Menengah Pertama adalah bahasa nasional,
sosial,
etika, bahasa Inggris, pengetahuan alam, olahraga, menulis, lompat tali, seni, koperasi, renang, dan lari jarak jauh.
etika, bahasa Inggris, pengetahuan alam, olahraga, menulis, lompat tali, seni, koperasi, renang, dan lari jarak jauh.
Pemerintah jepang sangat peduli dengan wajib belajar sembilan tahun.
Usaha pemerintah jepang agar seluruh anak di jepang dapat bersekolah sampai SMP
tidak memandang apakah anak tersebut warga negara jepang maupun warga negara
asing yang sedang berada di Jepang. Secara otomatis kantor kelurahan akan
memanggil orang tua yang memiliki anak dalam usia wajib belajar.
Berikut ini adalah proses yang harus dilakukan oleh warga asing jika mempunyai anak
wajib belajar:
Ø
Menentukan alamat tempat tinggal.
Ø
Mendaftarkan kependudukan warga negara asing.
Ø
Menerima kartu kependudukan warga negara asing.
Ø
Mendaftarkan untuk masuk sekolah pada kantor kelurahan setempat.
Ø
Menerima surat ijin masuk sekolah dari departemen pendidikan kelurahan
setempat.
4.
Sekolah
Menengah Atas (Koutougakkou)
Untuk melanjutkan pendidikan pada
tingkat SMA setiap calon siswa harus mengikuti ujian saringan masuk pada SMA
tujuan masing-masing. Tamatan SMP dapat melanjutkan ke SMA dengan mengikuti seleksi yang
diadakan oleh masing-masing sekolah. Hampir 90% tamatan Sekolah Menengah
Pertama di Jepang melanjutkan ke SMA. Karena ujian tersebut dikatakan
cukup sulit makan setiap calon siswa yang akan mengikuti ujian saringan masuk
disarankan untuk mengikuti bimbingan belajar di sebuah lembaga khusus seperti
di juku atau yobiko untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan siswa pada tes
saringan masuk menuju jenjang SMA.
Ada tiga jenis SMA di Jepang yaitu
sekolah negeri yang diatur oleh pemerintah pusat, sekolah negeri yang diatur
pemerintah propinsi dan sekolah swasta yang diatur oleh lembaga hukum swasta.
Biaya pendidikan untuk tingkat SMA ditanggung oleh masing-masing individu
karena pendidikan di SMA tidak termasuk pendidikan dasar. Kualifilasi guru SMA
di
jepang adalah
berpendidikan Magister dengan sertifikat mengajar kelas satu, sedangkan guru
yang
berpendidikan Doktor
mempunyai sertifikat kelas dua.
Kurikulum di SMA diatur oleh masing-masing sekolah dengan mengikuti aturan pemerintah. Kebebasan untuk meramu kurikulum di masing-masing sekolah sangat terbatas namun memungkinkan tiap daerah dan sekolah mempunyai ciri khas tersendiri.
Kurikulum di SMA diatur oleh masing-masing sekolah dengan mengikuti aturan pemerintah. Kebebasan untuk meramu kurikulum di masing-masing sekolah sangat terbatas namun memungkinkan tiap daerah dan sekolah mempunyai ciri khas tersendiri.
Beberapa hal yang harus diperhatikan
pada saat membuat kurikulum untuk SMA adalah menetapkan tujuan sekolah,
mempelajari standar kurikulum dan korelasinya dengan tujuan sekolah, menyusun
mata pelajaran wajib dan pilihan serta mengalokasikan hari efektif sekolah dan
jam belajar. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Jepang, bahasa
Inggris, Matematika, Sejarah, Olahraga, Keterampilan dan Kesenian, IPA, Mata
pelajaran terpadu serta Home room. Tiap sekolah memiliki kebebasan meramu
pelajaran pilihan khususnya untuk kelas 2 dan 3 dengan jumlah kredit rata-rata
adalah 30 untuk setiap jenjang.
Berikut ini adalah contoh kurikulum yang diterapkan di SMA Nakamura sebuah
SMA Negeri dan favorit di Jepang. SMA Nakamura adalah SMA yang menganut sistem
mata pelajaran waktu penuh dengan hari belajar dari Senin sampai Jumat. Tujuan
sekolah adalah untuk mengarahkan lulusannya melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
Seperti halnya SMA lainnya di Jepang, jam pelajaran pertama dimulai pada pukul
8:45 dan berakhir pada pkl 15.15. Terdapat 31 jam pelajaran selama 5 hari
belajar yaitu 6 jam setiap harinya kecuali hari Rabu. Waktu belajar mengajar
setiap jam belajarnya adalah 50 menit. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi:
Bahasa Jepang, Geografi/ Sejarah, Pendidikan Kewarganegaraan, matematika,
Pendidikan Jasmani dan OR, Pendidikan Seni, Bahasa Asing (Bahasa Inggris), Pendidkan Kesejahteraan
Keluarga, dan Mata pelajaran terpadu. Ujian diadakan sebanyak 5 kali yaitu pada
bulan Mei, Juli, Oktober, Desember dan Februari. Tahun ajaran baru dimulai pada
bulan April dan diakhiri bulan pertengahan Juli. Salah satu ciri khas SMA
Nakamura adalah Reading Session yang diperuntukkan untuk kelas 1 dan 2. Pada
kegiatan ini masing-masing kelas dianjurkan untuk memilih satu buku yang akan
didiskusikan bersama dalam kelas. Tujuan kegitan ini adalah untuk memberikan
pemahaman yang luas dan saling pengertian antar siswa dalam mengeluarkan
pendapat.
Pendidikan tingkat ini terbagi
atas 3 jenis kelas :
A.
Full Time
Berlangsung
selama 3 tahun penuh, sesuai dengan Sekolah Menengah Atas pada umumnya dan
rata-rata siswa Jepang memilih pendidikan Full Time seperti ini. Siswa dituntut
harus mengikuti 80 kredit mata pelajaran, siswa kelas satu harus mengikuti mata
pelajaran wajib, sedangkan untuk siswa kelas dua dan tiga diperbolehkan memilih
4 mata pelajaran wajib ditambah 14 kredit mata pelajaran sesuai dengan
kebutuhannya pada perencanaan karier masa depannya.
B.
Part Time
Pendidikan
ini diberikan pada waktu malam hari disesuaikan dengan waktu yang dimiliki
mahasiswa yang mengikuti kerja part time dan dianggap setara dengan Diploma dan
memakan waktu lebih dari 3 tahun. Jenis pendidikan ini hanya berlaku di
universitas pada kelas-kelas karyawan seperti di Indonesia. Part Time pada
pendidikan Jepang terbagi menjadi dua kelas yaitu:
1. Daytime Part Time Course : Siswa
dinyatakan lulus apabila telah mengambil mata kuliah sebanyak 74
kredit. Dalam menempuh pendidikan tersebut siswa dapat menghabiskan waktu
selama empat hingga 6 tahun dibangku sekolah, mata pelajaran yang ditawarkan
berupa mata pelajaran berupa pilihan dengan sistem belajar menyerupai pola
pembelajaran di universitas dimana siswa tersebut menentukan sendiri mata
pelajaran yang akan diambil pada setiap semesternya. Sehingga jenis pendidikan
ini dapat dikatakan setara dengan Diploma.
2. Evening Part Time Course : Siswa
dinyatakan lulus apabila telah menempuh 74 kredit mata pelajaran sama seperti
pendidikan Daytime Part Time Course dengan lama waktu pendidikan sekitar tiga
hingga 4 tahun. Jenis pendidikan ini diperuntukan bagi siswa yang bekerja pada
siang hari sehingga siswa dapat mengambil kelas pada waktu sore ataupun malam
disesuaikan dengan waktu kerjanya.
C.
Correspondence
Jenis
pendidikan ini merupakan kombinasi antara Full Time dan Part Time dengan
menawarkan cara pembelajaran yang khas yaitu siswa tidak perlu setiap hari
menghadiri pelajaran dikelas dan cukup hadir tiga kali dalam satu bulan dengan
kredit yang harus dikumpulkan sebanyak 74 kredit, course ini juga diperuntukan
bagi siswa yang hanya ingin sekedar belajar dan meningkatkan pengetahuan tanpa
berniat untuk mendapatkan ijazah atau kelulusan. Rata-rata yang mengambil
course ini siswa-siswa yang berusia sekitar 15-30 tahun.
Tugas siswa pada course ini lebih
ditingkatkan pada pembelajaran sendiri dirumah. Siswa diberikan tugas-tugas
yang diselesaikan dirumah berdasarkan buku panduan, dengan tetap mengikuti
ujian pada tiap-tiap semester. Tugas membuat laporan menentukan nilai siswa
tersebut dan tugas dikirimkan melalui pos ke sekolah dan guru akan segera
menilai hasil pekerjaan yang dibuat oleh siswa-siswanya. Setelah pemeriksaan
guru akan mengirim balik hasil tugas tersebut disertai dengan penilaian. Untuk
mendaftar pada jenis pendidikan ini setiap calon siswa harus mengikuti tes.
Jurusan pada SMA di Jepang
dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu jurusan umum (akademis), pertanian,
teknik, perdagangan, perikanan, ekonomi, dan perawatan. Semua jursan tersebut
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di negara tersebut.
5.
Pendidikan
Tinggi (Daigaku)
Ada tiga jenis pendidikan pada
Perguruan Tinggi Jepang :
A. Universitas
Pada universitas terdapat pendidikan
untuk menempuh gelar sarjana S1 bergelar Bachelor’s Degree ditempuh selama 4
tahun (untuk mahasiswa kedokteran dan dokter gigi menempuh pendidikan selama 6
tahun) dan Pascasarjana S2 Master’s Degree ditempuh selama 2 tahun dan S3
Doctor’s Degree ditempuh selama 5 tahun.
B.Junior
College
Membutuhkan waktu sekitar tiga hingga 4
tahun masa pendidikan bagi para lulusan SMA. Junior College cukup memenuhi
setengah dari kredit yang harus ditempuh Bachelor’s Degree. Calon-calon
mahasiswa Universitas dan Junior College dipilih berdasarkan hasil ujian serta
prestasi calon-calon mahasiswa ketika berada di SMA. Untuk universitas negri
calon-calon mahasiswa dipilih berdasarkan dua tahap penyeleksian yaitu tes
gabungan kecakapan dan ujian masuk universitas sebagai tahap akhir
penyeleksian.
C.Technical College
Dapat diambil bagi calon mahasiswa yang
tamat pendidikan SMP. Technical College menghasilkan lulusan-lulusan tenaga
teknisi. Bagi mahasiswa asing disajikan lima jenis pemilihan pendidikan
yaitu:
1) Program Sarjana : Ditempuh selama 4
tahun seperti pendidikan pada universitas reguler umumnya sedangkan jurusan
kedokteran harus menempuh pendidikan selama 6 tahun.
2)
Pascasarjana
: Terdiri atas program Master, Doktor, Mahasiswa Peneliti (mahasiswa yang
diizinkan selama satu semester ataupun 1 tahun melakukan penelitian tanpa
memperoleh gelar), Mahasiswa Pendengar, dan Pengumpul Kredit mata kuliah.
3)
Diploma
: Menempuh pendidikan selama 2 tahun. 60% dari program ini diperuntukkan
bagi pelajar perempuan dan mengajarkan bidang-bidang seperti kesejahteraan
keluarga, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
4)
Special Training
Academy : Merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan bidang-bidang
khusus seperti ketrampilan dalam membuka usaha dan berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari dengan lama pendidikan 1-3 tahun.
5) Sekolah Kejuruan : Program khusus bagi
tamatan SMP dengan masa pendidikan 5 tahun dengan tujuan menghasilkan teknisi-teknisi
yang handal dan mau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
sesuai dengan tuntutan zaman.
6.
Pendidikan non formal
Pendidikan non formal di Jepang
dikenal sebagai pendidikan sosial. Banyak tersedia untuk pendidikan non formal
seperti pendidikan untuk remaja, usia lanjut, atau hobi seperti surat menyurat.
Kegiatan pendidikan non formal di Jepang rata-rata dilaksanaan oleh lembaga non
pemerintah seperti lembaga persuratkabaran, lembaga penyiaran, toko-toko,
perusahaan dan lain-lain
7.
Anggaran Pendidikan
Berikut ini adalah contoh anggaran
pendidikan Jepang tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan,
Olahraga, Budaya dan Teknologi Jepang (MEXT). Pada tahun 1997 anggaran
pendididkan Jepang adalah sebesar 5,270.5 billion yen. Berikut adalah alokasi
anggaran yang diterbitkan oleh MEXT MEXT’s General
Budget for FY2007 graph. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pembinaan dan
pengembangan compulsory education (wajib belajar), yaitu untuk pembayaran SPP
siswa yaitu 31.6% dari total anggaran. Pengeluaran terbesar kedua adalah untuk
manajemen pendidikan tinggi yang beralih status dari universitas negeri menjadi
“koujinka” (Corporation Law), semacam BHMN di Indonesia. Dana untuk kegiatan
ini sebesar 22.9% dari total anggaran. Perubahan status universitas di Jepang
adalah sebagai langkah privatisasi instansi negara yang sudah dimulai sejak
masa PM Koizumi. Anggaran terbesar ketiga adalah untuk pengembangan sains dan
teknologi (16%). Di SMP dan SMA Jepang, 2 tahun yang lalu telah diperkenalkan
program Super Science, berupa peningkatan value materi sains, dan penambahan
perlengkapan eksperimen di sekolah. Sebagian besar dana disalurkan untuk
penelitian sains di universitas. Anggaran selanjutnya adalah untuk membantu
sekolah atau universitas swasta, sebesar 8.6% dari total anggaran. Dari dana
ini bagian terbesar diberikan kepada universitas swasta. Sekolah-sekolah swasta
di Jepang mendapat bantuan dana dari MEXT dan juga pemerintah daerah setempat,
tergantung kepada tingkat keperluan. Anggaran selanjutnya adalah untuk life
long learning education contohnya olahraga dan anggaran untuk mahasiswa asing.
Tahun ini beasiswa yang dikeluarkan oleh MEXT untuk mahasiswa asing sebesar
175,000 yen per kepala, yang ada rencana akan diturunkan menjadi 160,000 yen
per Oktober tahun ini.
Anggaran lainnya adalah untuk
kebijakan energi berupa penggunaan peralatan listrik yang diperlukan saat musim
panas (AC) atau heater (saat musim panas), penggunaan listrik dan air. Dana
untuk keperluan ini sebesar 4.2% total anggara, lalu 2.3% anggaran dipakai
untuk pemberian beasiswa kepada anak-anak Jepang, 2% untuk pemeliharaan
fasilitas sekolah negeri, 1.9% untuk kegiatan budaya, 1% untuk grant
pemeliharaan fasilitas universitas negeri, dan 0.8% untuk pemesanan dan
pembelian buku pelajaran.
8.
Permasalahan Pendidikan Jepang
Permasalah pertama yang masih
dimiliki Jepang saat ini adalah banyaknya guru SMA yang tidak mengajarkan
secara lengkap mata pelajaran ke siswanya yang mempengaruhi kelulusan mereka.
Tiga mata pelajaran yang disoroti adalah sejarah dunia (”sekai-shi”), sejarah
nasional (”nihon-shi”) dan geografi (”chiri”). Tercatat lebih dari 60 SMA di 11
propinsi di Jepang yang tidak mengajarkan sejarah dunia (”sekai-shi”), padahal
ini mata pelajaran wajib. Menurut aturan Monbukagakusho, sekai-shi adalah mata
pelajaran wajib SMA yang harus diikuti siswa. Sedangkan geografi (”chiri”) dan
sejarah nasional Jepang (”nihon-shi”) adalah mata pelajaran pilihan tetapi
siswa harus mengikuti satu diantara keduanya. Alasan yang dikemukan oleh pihak
sekolah adalah menyajikan mata pelajaran yang sesuai dengan yang diujikan saat
masuk ke perguruan tinggi. Banyaknya siswa yang masuk keperguruan tinggi
mengangkat nama baik sekolah sehinggga banyak sekolah yang berkosentrasi pada
mata pelajran yang diujiankan pada saat masuk perguruan tinggi.
Permasalahan yang kedua adalah para
siswa yang terbebani tugas berat. Apabila dilihat lebih jauh ternyata sistem
pendidikan Jepang jika dilihat dengan kacamata teori pendidikan barat bisa
dikategorikan sebagai suatu sistem pendidikan tradisional. Pemerintah pusat
memegang kontrol pendidikan, termasuk menentukan kurikulum yang berlaku secara
nasional baik bagi sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Pengajaran menekankan
hafalan dan daya ingat untuk menguasai materi pelajaran yang diberikan. Materi
pelajaran diarahkan agar murid bisa lulus ujian akhir atau test masuk ke
sekolah lebih tinggi, tidak mengembangkan daya kritis dan kemandirian murid.
Semua murid diperlakukan sama, tidak ada treatment khusus untuk murid yang
tertinggal. Sekolah menekankan pada diri murid sikap hormat dan patuh kepada
guru dan sekolah. Dengan singkat sistem pendidikan Jepang dapat dikatakan suatu
sistem pendidikan yang “kaku, seragam dan tiada pilihan bagi anak didik”.
Meskipun anak didik di Jepang memiliki prestasi lebih tinggi dari pada prestasi
anak Amerika, namun hal itu dicapai dengan pengorbanan yang tidak ringan.
Antara lain murid-murid di Jepang tidak bisa “menikmati” enaknya sekolah. Sebab
dari waktu ke waktu anak didik di Jepang dikejar-kejar oleh pekerjaan rumah,
ulangan dan ujian. Hasilnya murid-murid Amerika lebih independent dan
innovative dalam berfikir.
Dibalik sistem pendidikan di Jepang
yang kaku dan seragam tersebut sebenarnya ada beberapa hal yang patut
diperhatikan. Pertama penegakkan disiplin patuh terhadap guru dan sekolah
menyebabkan anak didik di Jepang secara menggunakan waktu sekolah lebih besar
dari pada anak-anak sekolah di Amerika Serikat. Kedua, sistem pendidikan di
Jepang telah berhasil melibatkan orang tua anak didik dalam pendidikan
anak-anaknya.
lbu, khususnya senantiasa memperhatikan,
memberikan pengawasan dan bantuan belajar kepada anak-anaknya. Ketiga, di luar
sekolah berkembang kursus-kursus yang membantu anak didik untuk mempersiapkan
ujian atau mendalami mata pelajaran yang dirasa kurang. Keempat, status guru
dihargai dan gaji guru relatif tinggi. Hal ini mengakibatkan pekerjaan guru
mempunyai daya tarik.
BAB
III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pembahasan di
atas bisa disimpulkan sebagai berikut. Beberapa faktor yang mendukung
berhasilnya Jepang merombak masyarakat melalui pendidikan adalah sebagai
berikut. Pertama perhatian pada pendidikan datang dari berbagai pihak. Kedua,
sekolah Jepang tidak mahal. Ketiga, Jepag tidak ada diskriminasi terhadap
sekolah. Keempat, kurikulum sekolah Jepang amt berat. Kelima, sekolah sebagai
unit produksi. Keenam, guru terjamin tidak akan kehilangan jabatan. Ketujuh,
guru Jepang penuh dedikasi. Kedelapan, guru Jepang merasa wajib memberi
pendidikan manusia seutuhnya. Kesembilan, guru Jepang bersikap adil.
Di samping itu,
pengaruh pendidikan terhadap anak dan masyarakat telah membuat pendidikan
Jepang mempunyai potensi yang luar biasa dalam berbagai hal.
DAFTAR PUSTAKA
m.kompasiana.com/nipponia/bagaimana
pendidikan Anak SD di
Jepang.
ft-unm.net > medtek > Jurnal_Medtek_V_potret
pendidikan dijepang
sebagai konsep pencerahan
pendidikan di Indonesia.
